Penulis: Umdah Aulia Rohmah, M.H., Editor: Aisyah Puan Maharani


Moderasi beragama merupakan konsep yang penting dalam menjaga harmoni dan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Untuk mendukung terciptanya moderasi beragama, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang hal ini.

  1. Konstitusi Republik Indonesia:

Pertama-tama, konstitusi Indonesia, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Hal ini mencakup hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta hak untuk tidak dihakimi atas keyakinan agama yang dianut.

Konstitusi Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 yang secara tegas menyatakan hak-hak tersebut.

Pertama, Pasal 29 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan agamanya dengan bebas tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, baik itu dari pemerintah maupun dari pihak lainnya.

Kedua, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan hak atas kebebasan beragama. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan sikap, dengan cara damai dan tanpa melanggar hukum. Hak untuk mengeluarkan pikiran dan sikap ini mencakup juga hak untuk menyatakan keyakinan agama dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

 

Ketiga, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Hal ini mencakup hak untuk tidak dihakimi atas keyakinan agama yang dianut. Dengan demikian, konstitusi Indonesia tidak hanya menjamin kebebasan beragama, tetapi juga melindungi individu dari diskriminasi atas dasar keyakinan agama.

Analisis terhadap konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam negara ini. Konstitusi memberikan landasan yang kuat bagi kebebasan beragama, yang meliputi hak untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan bebas dari diskriminasi atas dasar keyakinan agama. Dengan demikian, keberagaman agama di Indonesia diakui dan dihormati sebagai bagian integral dari identitas negara dan masyarakatnya.

 

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama:

Undang-Undang yang bertujuan untuk melindungi kerukunan umat beragama dengan mengatur larangan terhadap penodaan terhadap agama-agama yang dianut di Indonesia merupakan langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik antarumat beragama. Analisis terhadap Undang-Undang ini menunjukkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, larangan terhadap penodaan terhadap agama-agama bertujuan untuk menghormati nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan mengatur larangan ini, Undang-Undang menciptakan landasan hukum yang mengharuskan individu untuk menghormati dan menghargai keyakinan agama orang lain, serta mencegah tindakan yang dapat merendahkan atau menghina nilai-nilai keagamaan tersebut.

Kedua, Undang-Undang ini juga merupakan upaya untuk menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dengan melarang penodaan terhadap agama-agama, Undang-Undang memberikan perlindungan bagi umat beragama dari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antarumat beragama. Dengan demikian, Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan damai di mana setiap individu dapat menjalankan keyakinan agamanya dengan aman dan tenteram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *