Penulis: Sofia Rizky Anindita, Editor: Aisyah Puan Maharani

Pada masa Dinasti Abassiah, pemerintah hanya mengalokasikan dana untuk membangun rumah bagi kaum miskin dan janda, menyokong biaya pernikahan para pemuda, memberikan bantuan finansial kepada ulama dan pelajar, menyediakan anggaran untuk menerjemahkan buku, serta mendirikan perpustakaan umum. Prinsipnya, memenuhi kebutuhan publik merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan perlunya pengaturan untuk memastikan kebutuhan seluruh anggota masyarakat terpenuhi. Ada beragam jenis kebutuhan dalam masyarakat, di mana beberapa bisa dipenuhi oleh masyarakat sendiri, sementara yang lain hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam konteks ekonomi, pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dijelaskan dalam konsep “sektor publik perekonomian”. Secara sederhana, sektor publik dapat dianggap sebagai entitas yang berurusan dengan produksi dan alokasi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik, yang sering disebut sebagai sektor negara, merupakan bagian dari negara yang berkaitan dengan pemberian, produksi, dan alokasi barang dan jasa oleh dan untuk pemerintah atau warga negara, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Pengertian sektor publik lebih merujuk kepada barang dan layanan publik yang ketersediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pelayanan sosial, perencanaan perkotaan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan nasional.

Dalam perspektif keuangan publik Islam, tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang konsep negara dalam kerangka kerja Islam. Para sarjana Muslim mengartikan negara sebagai entitas politik yang bertanggung jawab terhadap urusan kolektif masyarakat muslim, baik dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Keuangan publik Islam mencakup dua aspek utama: sektor penerimaan dan sektor pengeluaran. Sebelum membahas kedua sektor tersebut, penting untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi dasar dari aktivitas ekonomi, seperti keadilan, distribusi kekayaan, dan kewajiban sosial.

Salah satu tugas dan kewajiban negara dalam Islam adalah mengatur ekonomi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dalam kehidupan ekonomi dianggap penting untuk menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam menyediakan barang publik untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fiskal. Zakat, sebagai salah satu aspek ekonomi Islam, memiliki implikasi penting dalam mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mendorong masyarakat membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau LAZ Tertentu agar dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan efisien. Hal ini akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat fakir dan miskin serta mengurangi kesenjangan sosial. Pemberantasan kemiskinan dipandang sebagai tanggung jawab negara dalam Islam, yang harus diwujudkan melalui lembaga-lembaga negara dan intervensi yang sesuai, sesuai dengan ajaran Al-Quran.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *