Penulis: Umdah Aulia Rohmah, M.H., Editor: Aisyah Puan Maharani


Dalam era globalisasi yang semakin terbuka dan terhubung, penting untuk memahami dan menghormati keberagaman keyakinan dan spiritualitas. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah moderasi beragama, yang menekankan toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dalam konteks ini, penghayat kepercayaan, kelompok yang menganut kepercayaan tradisional atau spiritualitas yang tidak terikat pada agama tertentu, memainkan peran penting.

Mengenal Penghayat Kepercayaan

Penghayat kepercayaan adalah individu atau kelompok yang menganut sistem kepercayaan tradisional atau spiritualitas yang tidak terikat pada agama tertentu. Mereka mungkin mempraktikkan ritual, upacara, dan keyakinan yang telah diturunkan secara turun-temurun, sering kali terkait erat dengan budaya dan alam setempat.

Penghayat Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa berkomitmen untuk berkontribusi terhadap toleransi dalam masyarakat. Ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap warga negara berhak menerima perlindungan dan perlakuan sama terlepas dari agama atau kepercayaan yang dianut.

Bertahun-tahun berjuang untuk diakui sebagai warga negara, akhirnya membuahkan hasil setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait ketentuan pengisian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi warga penghayat kepercayaan.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Sebelumnya, kolom agama pada KTP dan KK warga penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

Perbedaan ketentuan pengisian kolom agama tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap warga penghayat dalam memenuhi hak dasar sebagai warga negara, salah satunya dalam mendapatkan pekerjaan. Tidak sedikit warga penghayat yang tidak bisa mendaftar sebagai PNS dan anggota TNI-Polri karena kosongnya kolom agama di KTP mereka. Atau, alasan lain, kepercayaan yang mereka anut tidak termasuk dalam enam agama yang diakui oleh negara.

Regulasi Hukum Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Dalam perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No. 23 Tahun 2006), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Permohonan ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara umum adalah penghayat agama tertentu di Indonesia. Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 termasuk dalam pasal yang diuji. Pasal 61 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 mengatur berapa banyak keterangan yang harus dicantumkan di dalam Kartu Keluarga (KK) yang memiliki beberapa kolom, salah satunya adalah kolom agama. Sementara Pasal 61 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 mengatur bagaimana kolom agama yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

Namun, Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No. 24 Tahun 2013 pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan Pasal 61 ayat (1) dan (2) terkait pengurusan KTP Elektronik. Menurut Pasal 64 ayat (5), kolom agama dalam KTP Elektronik tidak boleh diisi atau dikosongkan untuk orang yang agamanya belum diakui sebagai agama oleh undang-undang atau untuk penghayat kepercayaan tertentu.

Ketentuan tersebut bagi para Pemohon sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, dan merupakan ketentuan yang diskriminatif. Karena itu, para Pemohon meminta Majelis Hakim MK untuk mengabulkan semua permohonan mereka. Pokok permohonan Pemohon yang dimaksud adalah bahwa Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena frasa “agama” tidak didefinisikan sebagai (secara konstitusional) frasa yang mencakup kepercayaan.

 

Perjuangan para Pemohon dalam kasus tersebut berakhir dengan Majelis Hakim mengabulkan permohonan mereka secara keseluruhan melalui Putusan No.97/PUU-XIV/2016. Majelis Hakim memutuskan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat karena tidak mencakup penganut agama tertentu.

Selain itu, perlindungan hukum yang tidak konsisten telah menyebabkan penghayat kepercayaan mengalami banyak diskriminasi lainnya. Seperti kesulitan untuk membuat akta atau dokumen untuk anak-anak mereka karena perkawinan mereka dengan menggunakan adat kepercayaan mereka tidak diakui oleh pemerintah. Kemudian ada banyak masalah dan ekslusi yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak dasar dan kebijakan publik, seperti banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang ditulis di dalam KTP Elektronik dan identitas agama yang sebenarnya. Di beberapa kasus, penganut agama tertentu tidak diizinkan untuk berlibur pada hari peribadatan agama mereka (Lihat Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 7).

Menurut Majelis Hakim, hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah hak konstitusional warga negara, bukan hak yang diberikan kepada mereka oleh negara. Dalam negara hukum demokratis, tanggung jawab negara adalah melindungi, yang juga berarti menghormati dan menjamin pemenuhan hak-hak tersebut. Hak untuk menganut agama atau kepercayaan adalah bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik. Hak-hak alamiah—juga dikenal sebagai hak asasi manusia—bersumber dari konsepsi hak asasi alamiah. Sebagai bagian dari hak asasi alamiah, hak-hak ini diberikan kepada setiap orang sejak lahir, bukan melalui pemberian negara (Lihat Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 hlm. 138-139).

Pasal 28E ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 juga menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan secara konstitusional. Pasal-pasal tersebut memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, tanpa terkecuali penghayat keperyaan atau penganut agama lain.

Kebebasan beragama harus menjadi hak asasi manusia yang tidak dapat dibatalkan, karena hak kodrati yang diberikan kepada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, orang Indonesia menyadari bahwa pembatasan hak asasi manusia dapat dilakukan hanya dengan undang-undang. Sayangnya, dalam beberapa kasus, pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang tertentu seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang diskriminatif. Seperti halnya ketentuan kolom agama dalam UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 dan No. 24 Tahun 2013, di mana praktik aliran kepercayaan atau penghayat kepercayaan tidak dapat dijamin legitimasinya karena mereka tidak dapat mengisi kolom agama dalam KK atau KTP Elektronik.

Namun, mengingat bahwa Pasal 58 ayat (2) huruf H UU No. 23 Tahun 2006 mengatur data dan dokumen pendudukan yang terdiri dari data individu, seharusnya ketentuan di pasal lain, khususnya Pasal 61 ayat (1) dan (2), dan Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan, secara konsisten menggunakan kata “agama/kepercayaan” dan bukan hanya “agama” saja, karena kata “agama” hanya merujuk pada 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia, menurut Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS No. 1 Tahun 1965), yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU PNPS No. 1 Tahun 1965, bahwa orang Indonesia memeluk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (Confusius).

Meskipun demikian, ketentuan dalam UU PNPS No. 1 Tahun 1965 ini tidak secara eksplisit menunjukkan bahwa ajaran agama lain tidak boleh dianut di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, penganut agama lain selain enam agama di atas memiliki jaminan penuh, selama mereka tidak melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia. Putusan MK memberikan interpretasi yang lebih luas pada tataran praktis. Harapannya adalah dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk melindungi dan mengakui hak konstitusional penghayat agama atau kepercayaan lokal di Indonesia, berdasarkan frasa “agama” yang mencakup kepercayaan. Salah satunya berkaitan dengan pembuatan dokumen atau akta dalam konteks administrasi kependudukan.

Masyarakat memuji putusan MK, dan para pemohon senang karena dengan putusan ini mereka akan memiliki perlindungan hukum yang lebih baik. Menurut Bambang, Sekretaris Tuntunan Agung Sapta Darma, keputusan ini memberikan harapan baru bagi para penghayat semuanya, yang telah kehilangan hak mereka selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, penghayat telah terpinggirkan karena dianggap tidak memiliki agama dan bahkan dianggap sebagai komunis

Kesamaan dalam Keberagaman

Meskipun penghayat kepercayaan mungkin memiliki keyakinan dan praktik yang berbeda-beda, ada kesamaan dalam pendekatan mereka terhadap keberagaman. Mereka sering memandang keberagaman sebagai kekayaan, bukan sebagai ancaman. Dalam praktiknya, ini tercermin dalam toleransi terhadap keyakinan dan praktik spiritual lain, serta dalam semangat kolaborasi dan kerjasama antarbudaya.

Dialog dan Pemahaman Antaragama

Moderasi beragama melalui lensa penghayat kepercayaan mendorong dialog dan pemahaman antaragama. Mereka percaya bahwa melalui dialog terbuka dan saling menghormati, masyarakat dapat memperdalam pengertian mereka tentang keyakinan dan praktik spiritual satu sama lain, serta membangun hubungan yang lebih harmonis dan inklusif.

Tantangan dan Peluang

Meskipun nilai-nilai moderasi beragama tercermin dalam penghayat kepercayaan, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, stigma dan diskriminasi terhadap kepercayaan tradisional masih ada di beberapa masyarakat. Namun, ini juga merupakan peluang untuk memperluas dialog antaragama dan memperkuat kerjasama antarbudaya.

Kesimpulan

Penghayat kepercayaan menawarkan pandangan yang berharga dalam upaya mempromosikan moderasi beragama dan menghargai keberagaman spiritual. Dengan mengedepankan toleransi, dialog, dan pemahaman, mereka memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan berdampingan. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, nilai-nilai ini menjadi semakin penting dalam memperkuat perdamaian dan kerjasama antarbudaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *